Fase perkembangan hukum di Nusantara

Ditengah munculnya kompleksitas problem penegakan hukum di Indonesian akhir akhir ini maka memantik pemikiran kritis untuk melacak kembali pembentukan hukum yang berlaku di Nusantara sebagai bahan renungan dan evaluasi

Dari pelajaran yang diperoleh saat di bangku kuliah dalam mata kuliah sejarah hukum maka masuk dalam ingatan bagaimana Hukum kita saat ini merupakan akulturasi dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan yang disebut dengan dengan Nederlandsch-Indie.

Nusantara sebelum era Samudra Pasai di Sumatra dan Kerajaan Demak di Jawa berdiri maka mayoritas masyarakat kita adalah pemeluk Agama Budha, Hindhu maupun Agama lokal yang dalam prosesnya juga telah membentuk hukum, selanjutnya setelah Kerajaan Samudra Pasai dan Demak berdiri maka menandai fase pergantian mayoritas pemeluk Agama karenanya juga bergeser pula beberapa hal tentang tatanan hukum di Nusantara yaitu karena mayoritas penduduk Nusantara beragama Islam maka hukum agama didominasi hukum Islam hingga saat ini meski dalam lingkup domestik misalnya menyangkut perkawinan, kekeluargaan, warisan, hibah, wasiat maupun ekonomi syariah.

Namun demikian di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang diserap dalam perundang-undangan atau yurisprudensi, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya lokal yang ada di wilayah nusantara

Fase perkembangan hukum di Indonesia bisa dilihat dari fase kerajaan di Nusantara misalnya kerajaan Sriwijaya, Mataram, Majapahit, Kutai, dll, namun pada saat itu tata hukum masih bersifat kewilayahan berdasarkan batas wilayah kekuasaan masing-masing kerajaan, karenanya disetiap kerajaan memiliki tata hukum sesuai dengan kebudayaan masing-masing, kepercayaan, dan keputusan raja di setiap kerajaan dan sumber hukum era itu bersumber dari hukum agama kerajaan yang terbentuk bersamaan dengan kearifan lokal dari pada kerajaan itu sendiri.

Jejak sejarah hukum di Indonesia bisa melalui adanya Prasasti, naskah kuno maupun cerita rakyat yang berkembang selanjutnya diketahui jika keputusan hukum pada masa lalu dilakukan berdasarkan kitab hukum tertulis yang bersifat lokalistik, kebiasaan atau adat yang tidak tertulis hal ini bisa diketahui misalnya dalam Prasasti Bendosari (1360 M) dan Parung pada era Majapahit maupun dalam kitab Kutaramanawa yang dapat digariskan jika era itu segala permasalahan diselesaikan menurut ketentuan yang termuat dalam kitab hukum, pendapat umum – adat – kebiasaan yang diterjemahkan oleh pejabat kehakiman yang ahli pada saat itu.

Penerapan sangsi hukum tersusun dalam kitab yang sejalan dengan makin bervariasinya jenis sanksi, diketahui sangsi era itu ada tiga jenis hukuman yang pernah diterapkan di Nusantata era itu yaitu kutukan yang mengerikan, denda uang, dan hukuman badan, untuk sanksi kutukan berlaku sebagaimana dalam mantra kutukan pancamahabhuta (lima kutukan besar) atau jagadupa-drawa (kemalangan di dunia).

Perkembangan selanjutnya pada fase Kolonial dimana kedatangan bangsa Eropa tentu memberikan pengaruh-pengaruh terhadap perkembangan tata hukum di Indonesia yang di beberapa hal masih menjadi madzhab dalam hukum kita sampai saat ini.