Kenapa Soeharto Dianggap Tak Pantas Jadi Pahlawan?

Soeharto pernah diusulkan menjadi pahlawan nasional. Namun usulan tersebut terancam pupus atas kasus penyelewengan dana Yayasan Supersemar.

Presiden ke-2 RI ini menjadi Ketua Yayasan Supersemar sejak 1974 hingga 1998. Pada periode tersebut, Soeharto menyelewengkan dana yayasan.

Uang yang seharusnya buat beasiswa sekolah dan pendidikan, malah dibelokkan ke perusahaan swasta dan investasi di berbagai bidang.

Yayasan Supersemar sendiri telah mengembalikan Rp 241 miliar ke negara lewat rekening PN Jaksel atas kasus penyelewengan dana yayasan. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung (MA), Yayasan Supersemar harus membayar Rp 4,4 triliun ke negara.

Hal ini sebagai bukti Ketua Yayasan Supersemar Presiden Soeharto cacat dan tidak berhak mendapatkan gelar pahlawan.

Baca: Korban Tim Mawar yang Kini Menjadi Anggota DPR, BPK, hingga Masih Hilang

Dalam Pasal 25 UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan menyebutkan syarat umum seseorang untuk mendapatkan gelar pahlawan nasional yakni:

  •  WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI;
  • memiliki integritas moral dan keteladanan;
  • berjasa terhadap bangsa dan negara;
  • berkelakuan baik;
  • setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara; dan
  • tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pakar hukum tata negara Dr Bayu Dwi Anggono menilai Soeharto tak memenuhi ketentuan soal integrasi moral dan keteladanan serta juga ketentuan berkelakuan baik.

Pada 19 Mei 2016, Wakil Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddiqie mengatakan Golkar bisa saja mewujudkan rencananya itu jika dapat memastikan tak ada penolakan dari masyarakat, terutama aktivis dan korban HAM. “Pemerintah akan memberikan gelar pahlawan jika hampir semua warga negara ikhlas,” kata Jimly.