Setelah bangsa Indonesia berhasil menyelesaikan masalahnya sendiri dalam Konferensi Inter-Indonesia maka bangsa Indonesia secara keseluruhan menghadapi Konferensi Meja Bundar, Sementara itu pada hulan Agustus 1949, Presiden Soekamo sebagai Panglima Tertinggi di satu pihak dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda di lain pihak memgumumkan perintah penghentian tembak-menembak. Perintah itu beriaku mulai tanggal 11 Agustus 1949 untuk Jawa dan 15 Agustus 1949 untuk Sumatra. Pada tanggal 11 Agustus 1949, dibentuk delegasi Republik Endonesia untuk menghadapi Konferensi Meja Bundar.

Delegasi itu terdiri dari Drs. Hatta (ketua), Nir. Moh. Roem, Prof Dr. Mr. Supomo, Dr. J. Leitnena„ Mr. Ali Sastroamicijojo, Ir. Djuanda, Dr. Sukiman, Mr. Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T.B. Simatupang dan Mr. Muwardi. Delegasi BF0 dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Pada tanggal 23 Agustus 1949 Konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi ini berlangsung hingga tanggal 2 November 1949 dengan hasil sebagai berikut.

1. Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. 
2. Status Karesidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan. 
3. Akan dibentuk Uni Indonesia-Belanda berdasarkan kerja sama sukarela dan sederajat. 
4. Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 
5. Republik indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang ada sejak tahun 1942.

Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 1949 dilakukan penandatanganan bersama piagam persetujuan Konstitusi Republik Indonesia Serikat antara Republik Indonesia dengan BFO. Di samping itu, hasil keputusan Konferensi Meja Bundar diajukan kepada Komite Nasional indonesia Pusat (KNIP). Selanjutnya, KNIP bersidang dari tanggal 6-14 Desember 1949 untuk membahas hasil KMB. Pembahasan hasil keputusan KMB oleh KNIP dilakukan dengan cara pemungutan suara, hasil yang dicapainya adalah 226 suara setuju, 62 suara menolak, dan 31 suara meninggaikan sidang.

Dengan demikian, KNIP menerima KMB. Pada tanagal 15 Desember 1949 diadakan pemilihan Presiden RIS dengan caIon tunggal Ir. Soekarno dan terpilih sebagai presiden. Kemudian dilantik dan diambil sumpahnya pada tanggal 17 Desember 1949. Kabinet RIS di bawah pimpinan Drs. Moh. Hatta. Drs. Moh. Hatta dilantik sebagai perdana menteri oleh Presiden Soekarno pada tanggal 20 Desember 1949. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 1949 delegasi RIS berangkat ke negeri Belanda untuk menandatangani akta penyerahan kedaulatan. Pada tanggal 27 Desember 1949, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda dilaksanakan upacara penandatanganan akta penyerahan kedaulatan.

Penyerahan kedaulatan yang dilakukan di negeri Belanda bertempat di ruang takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Seberang Lautan A.M.J.A. Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta melakukan penandatanganan akta penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda, A.H.S. Lovink dalam suatu upacara di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan.

Dengan penyerahan kedaulatan itu, secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang akan diserahkan setahun kemudian. Sebulan kemudian, yaitu pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman, Panglima Besar Angkatan Perang Republik Indonesia meninggal dunia pada usia yang cukup muda, yaitu 34 tahun. Beliau adalah tokoh panutan bagi para anggota TNI.