Ponpes Dalam Perspektif UU NO. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Bagi yang pernah mengenyam pendidikan di Pondok Pesantren tentu banyak kisah suka duka yang tertoreh yang menjadi kenangan tersendiri.

Pondok pesantren bagi banyak orang adalah penjara, namun bukan penjara bagi pelaku tindak pidana seperti halnya lembaga pemasyarakatan (LP) atau rumah tahanan (Rutan) namun Pondok Pesantren merupakan “penjara suci” hal demikian karena hidup dipondok pesantren laksana hidup di penjara dengan separangkat peraturan ketat untuk membentuk tata cara kehidupan yang tertib dan disiplin, hidup di pondok kita tidak bisa bebas seenaknya karena di Pondok kita dididik untuk belajar ilmu Agama dan rohani sebagai bekal untuk menjalani kehidupan sehingga penjara yang dijalani adalah “penjara suci”.

Setelah bebas dari “penjara suci” tersebut atau lulus dari pondok pesantren maka diharapkan bisa menjalani kehidupan dengan mendasarkan pada pengetahuan ilmu Agama dengan menebar kesejukan, kedamaian dan keselarasan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pondok Pesantren, Kyai dan Santri adalah bagian tidak terpisahkan dalam rekam jejak sejarah dan peradaban Nusantara sejak paruh abad 14 M yang menggeliat sambung menyambung dalam sanad keilmuan tercipta hubungan guru – murid yang selanjutnya centang perentang menjelma menjadi gerakan untuk untuk membentuk bersatunya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Geliat Pondok Pesantren masih tetap lestari hingga saat ini yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, keunikan dalam metodologi pesantren telah secara nyata memberi nilai tambah yang signifikan dalam mengisi kemerdekaan, merawat keberagaman dan toleransi, memperkokoh demokrasi dan mendorong laju pembangunan sehingga diperkirakan jumlah Pondok Pesantren yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia adalah lebih dari 28.984 Pondok Pesantren dan lebih dari  4.290.626 santri (Data Kemenag Statistik dan akreditasi pada tahun 2018).

Untuk menghormati peran besar Santri maka tiap tanggal 22 Oktober ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional (HSN) dengan mengacu pada dasar yuridis yaitu Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional.

Bahwa selain Perpres tentang HSN tersebut maka untuk memproteksi dan mengembangkan lembaga Pondok Pesantren maka saat ini telah di syahkan Undang Undang No. 18 tahun 2019 tentang Pesantren dengan mengacu pada dasar jukum yaitu Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28C, Pasal 28B, Pasal 29, dan Pasal 31 UUD 1945.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2019 tentang Pesantren mengatur mengenai penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat, selanjutnya mencermati UU tersebut setidaknya dapat terbaca jika maksud dari pada regulasi tersebut adalah untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren guna menjalankan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat melalui rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada Pesantren berdasarkan tradisi dan kekhasannya sehingga pesantren kedepan dapat lebih  maksimal didalam  memainkan perannya tersebut diatas tanpa mengurangi corak yang unik dan khas yang berjalan beriring mengikuti bersamaan dengan dinamika bangsa ini.

Pesantren sebagai lembaga berbasis masyarakat maka sumber pendanaan utama pada prinsipnya berasal dari masyarakat, namun demikian pemerintah Pusat membantu pendanaan melalui APBN yang sesuai dengan kemampuan keuangan negara, sedangkan pemerintah daerah membantu pendanaan  melalui  APBD yang sesuai dengan kewenangannya, selain itu sumber pendanaan pesantren juga bisa bsumber dari donatur lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut UU tersebut maka Pemerintah Pusat menyediakan dan mengelola dana abadi Pesantren untuk memastikan ketersediaan dan ketercukupan anggaran dalam pengembangan Pesantren.

UU tersebut juga mengatur kerja sama Pesantren dengan lembaga lainnya yang bersifat nasional maupun internasional, melalui program pertukaran peserta didik, perlombaan, sistem pendidikan, kurikulum, bantuan pendanaan, pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta bentuk kerja sama lainnya yang dapat  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.