Ponpes Dalam Perspektif UU NO. 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren

Dalam UU tersebu maka setidaknya terdapat 3 aspek yang menjadi dasar yaitu 1. Aspek filosofis yang bertolak dari Konstitusi UUD 1945 yaitu jaminan bagi setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kedua, aspek sosio-historis yaitu Pesantren dengan kekhasannya tumbuh dan berkembang di masyarakat dituntut untuk dapat melahirkan insan beriman dan bertaqwa yang memiliki karakter cinta tanah air. Ketiga, aspek yuridis maka dengan telah syahkanya UU tersebut maka secara hukum Pondok Pesantren telah memiliki kedudukan yang   jelas dan pasti sebagai elemen bangsa, karenanya didalam penyelenggaraannya Ponpes sekarang memiliki proteksi dan perhatian dari Negara. Melalui UU tersebut maka secara garis besar Ponpes sekarang harus lebih mampu meningkatkan kualitasnya dengan tetap teguh mempertahankan norma-norma umum penyelenggaraan pesantren, rukun pesantren (arkanul ma’had), dan jiwa pesantren (ruhul ma’had).

Penyelenggaraan pendidikan dipesantren juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sistem pendidikan nasional namun pengelolaan data, dan informasi pesantren disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kekhasan pesantren, pendanaan bagi penyelenggaraan pesantren, kerja sama pesantren dengan lembaga lainnya, hingga partisipasi masyarakat.

Dalam UU tersebut memuat 10 Bab dan 42 Pasal, yang terdiri dari 1) Ketentuan Umum 2) Asas, Tujuan Dan Ruang Lingkup 3), Penyelenggaraan Pesantren 4), Pembinaan 5), Pengelolaan Data Dan Informasi 6), Pendanaan 7), Kerja Sama 8),  Partisipasi Masyarakat 9), Ketentuan Peralihan dan 10) Ketentuan Penutup.

Baca Juga

Mencermati beberapa pasal dalam UU tersebut maka ada beberapa hal yang penting di antaranya pada Bab 1 Pasal 1, yang dimaksud ‘Pesantren’ di dalam RUU tersebut adalah lembaga yang berbasis dan didirikan oleh masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menyemaikan akhlakul karimah dan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia melalui pendidikan, dakwah Islam rahmatan lil’alamin, ketaladanan, dan khidmah.

Pada Bab II Pasal 2, penyelenggaraan pesantren berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebangsaan, kemandirian, pemberdayaan, kemaslahatan, multikultural, profesionalisme, akuntabilitas, keberlanjutan, dan kepastian hukum. Selanjutnya, pada Bab III tentang Penyelenggaraan Pesantren pasal 5 menerangkan bahwa pesantren wajib mengembangkan Islam rahmatan lilalamin dan berlandaskan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.

Adapun pasal 6-10 membahas tentang unsur-unsur pesantren, kompetensi kiai, tipologi santri, asrama, masjid/musholla, hingga uraian kajian kitab kuning/dirasah islamiyah. Dalam Pasal 11-12 berisikan tentang pendirian dan penyelenggaraan pesantren oleh masyarakat di mana nantinya akan diatur oleh dengan Peraturan Menteri, namun tetap menampilkan kekhasan, yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam, dan karakter pesantren. Sedangkan untuk Pasal 13-31 membahas mengenai tiga fungsi pesantren yang terdiri dari fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam. Pasal 14 menyebutkan pesantren dapat menyelenggarakan pendidikan formal (jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi) dan pendidikan non formal (pengajian kitab kuning). Selain itu, kurikulum pendidikan muadalah dan pendidikan diniyah formal juga dijelaskan di dalam Pasal 15-16. Kedua pasal ini berisi rumusan mengenai kurikulum keagamaan Islam (berbasis kitab kuning) dengan pola muallimin dan kurikulum umum (seperti pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, ilmu pengetahuan alam, seni, dan budaya).

Barangkali sekarang yang menjadi tantangan bagi para pegiat Pondok Pesantren adalah untuk mendesak pemerintah agar selekasnya mengesahkan perangkat aturan pelaksana secara tehnis dan relevan atas UU Pondok Pesantren, misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan, Peraturan Menteri Agama, Peraturan Gubernur atau Perda Propinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten Kota seluruh Indonesia.

Begadang malam sampai kurang tidur hingga dapat tidur ditempat mana saja, mandi kucing karena antrean panjang di kamar mandi, kulit gatel karena gudiken, terburu buru mengejar setoran hafalan, makan hanya dengan lauk ikan asin atau panik karena uang kiriman habis serta banyak kisah suka duka tinggal di pesantren adalah kenangan yang masih sangat dindukan.

Sofyan Mohammad
Praktisi HukumPegiat LPBHNU Salatiga Sehari hari tinggal di Desa bantaran kali Serang Muncar