Lensa Budaya ~ Era Reformasi juga ditandai dengan lepasnya provinsi ke-27 Indonesia, Timor Timur atau Timtim. Provinsi yang bertetangga dengan Nusa Tenggara Timur ini, menjadi negara merdeka tidaklah dengan jalan yang mudah. Bahkan, bisa dilacak jauh sejak era kolonial di abad ke-17.

Ketika itu pulau ini dikuasai oleh dua kekuatan Eropa, Portugis dan Belanda, yang bersaing untuk menguasai pulau tanpa hasil apa pun. Mereka kemudian memutuskan untuk membagi pulau menjadi dua, di mana Portugis mengendalikan bagian timur pulau dan Belanda menguasai bagian barat dan seluruh Indonesia.

Di bawah pemerintahan Portugis, Timor Leste diabaikan dan dieksploitasi. Mereka tidak pernah mendapatkan investasi atau pengembangan dalam bentuk apa pun dari Portugis kecuali yang dapat memberikan keuntungan balik, yaitu di bidang ekspor Cendana dan kopi.

Penguasaan Jepang di pulau itu berlangsung singkat dan Portugis kembali berkuasa usai Perang Dunia II. Dua dasawarsa berlalu, Portugis mendapat perlawanan besar dari rakyat Timor Leste yang akhirnya meninggalkan koloninya dan memulai pendirian partai politik oleh rakyat di Timor Leste untuk pertama kalinya pada 1975.

Berawal dari runtuhnya kekuasaan Portugis itu, perpecahan terjadi di kalangan penduduk yang menghuni kawasan seluas 30.777 kilometer persegi itu. Mereka terpolarisasi pada tiga faksi, yaitu Partai Uniao Democratica Timorense (UDT), Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente (Fretilin), dan Associacao Popular Democratica de Timor (Apodeti).

Ketiga faksi ini memiliki agenda berbeda. UDT menyatakan bahwa Timor Timor harus tetap menjadi bagian dari koloni Portugal. Fretilin mendesak Timor Timur harus menjadi negara merdeka. Sedangkan Apodeti, menyarankan bergabung dengan Indonesia sebagai solusi terbaik.

Indonesia melihat peluang untuk mengajak Timor Timor bergabung demi menjaga agar wilayah Asia Tenggara tak disusupi paham komunis. Namun demikian, Timor Timur menolak kemerdekaan yang mereka dapatkan dari Portugis dirampas begitu saja. Tak ada jalan lain bagi Indonesia selain merebut wilayah ini dengan operasi militer.

Pada 7 Desember 1975, dengan memakai nama Operasi Seroja, invasi dimulai melalui sebuah operasi militer terbesar yang pernah dilakukan Indonesia sampai saat ini.

Pasukan Indonesia mengambil kendali atas menara radio, memutuskan komunikasi dengan dunia luar dan menggulingkan pemerintah Fretilin serta mampu mengambil kendali atas Dili, ibu kota Timor Timur. Mereka kemudian mengambil alih Baucau, kota terbesar kedua pada hari berikutnya.

Menjadi basis faksi terkuat saat itu, Fretilin dengan militernya bernama Falintil, tak menyerah dan terus melakukan kontak senjata, hingga berani medeklarasikan nama Republik Demokratik Timor Leste pada 28 Desember 1975.

Namun demikian, posisi militer Indonesia yang sangat kuat, baik dari sisi amunisi dan jumlah tentara, membuat Fretilin tak berkutik. Mereka terus terpojok hingga mundur ke daerah pegunungan dan menerapkan taktik gerilya.

Operasi Seroja ditutup dengan keberhasilan Indonesia menguasi Timor Timur pada 17 Juli 1976 dan diperkenalkan sebagai provinsi ke-27. Namun demikian, usai menjadi bagian dari NKRI, perlawanan untuk membebaskan diri dari Indonesia masih berkecamuk. Namun, Indonesia menilai riak tersebut hanya sebagai kelompok separatis.

Menjadi Beban Reformasi

Meski sejak awal langkah Indonesia sudah diprotes PBB, baru pada tahun 1991 dunia mulai menyadari apa yang sedang terjadi di Timor Leste. Khususnya setelah terjadi kerusuhan di pemakaman Santa Cruz pada pagi 12 November 1991.

Pihak Indonesia mengklaim peristiwa itu menewaskan 50 warga sipil Timor Timur. Tetapi laporan lain menyebutkan ratusan orang luka-luka dan tewas kena peluru tentara Indonesia. Sejak itu tekanan terhadap Indonesia atas penguasaan terhadap Timor Timur makin kencang di panggung politik dunia. Namun, Soeharto tak ambil pusing.

Cengkeraman kekuasaan Indonesia melalui operasi militernya di Timor Timur akhirnya runtuh, seiring tumbangnya Presiden Soeharto di tahun 1998. Memasuki era Bacharuddin Jusuf Habibie, Timor Timur akhirnya mendapat kesempatan karena untuk pertama kalinya, jerit penduduk negeri itu terakomodir.

Menurut Habibie, reformasi tidak boleh terbebani masalah gejolak di Timor Timur. Sebab oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pada sidang umumnya 19 November 1976, menyatakan menolak aneksasi Indonesia terhadap Timor Timur.

“Apa yang dapat saya laksanakan untuk memenuhi keinginan rakyat Timtim?” ujar Habibie kepada Uskup Dili Carlos Filipe Ximenes Belo, di Kantor Kerja Presiden, Gedung Bina Graha, Jakarta, 24 Juni 1998.

Baca: Trikora, Operasi Militer Terbesar yang Dilakukan Indonesia demi Merebut Papua dari Belanda

Referendum pun lahir di tangan Habibie, dengan dua opsi. Pertama memperluas otomoni terhadap Timor Timur, kedua, menolak hal tersebut.

Hasil dari kedua opsi tersebut difasilitasi PBB sebagai tindak lanjut dari United Nations Mission in East Timor (Unamet) yang dibentuk pada 11 Juni 1999. Bersama Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.

Pada 30 Agustus 1999, jajak pendapat dilakukan. Hasilnya 78,50 persen menolak opsi pertama, artinya mayoritas rakyat Timor Timur inginkan merdeka. Di dalam negeri, ketidakpuasan atas unggulnya opsi kedua membuat kekecewaan terhadap Habibie.

Namun, langkah mundur tak ada lagi. Legitimasi turun dari MPR dengan TAP MPR No. V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Selasa 19 Oktober 1999 atau tepat hari ini 21 tahun yang lalu, lewat ketetapan tersebut Timor Timur dinyatakan berpisah dengan NKRI.

Sabtu 30 Oktober 1999, bendera Merah Putih pun diturunkan di bumi Timor Timur yang berganti nama menjadi Republik Demokratik Timor Leste.