Pada akhir abad ke-18 terjadi perubahan besar di wilayah Eropa yaitu adanya peristwa Revolusi Perancis dan diangkatnya Napoleon Bonaparte sebagai kaisar Perancis. Perancis melakukan agresi ke penjuru Eropa termasuk ke negeri Belanda.Belanda ditaklukan oleh Perancis pada tahun 1794 – 1795. Pada Januari 1795, Kerajaan Belanda secara resmi berpindah tangan ke Perancis dan kemudian dijadikan negara boneka oleh Perancis.

VOC sebagai kongsi dagang milik Belanda kemudian dibubarkan pada tahun 1800 dan beralih ke tangan Belanda dibawah Perancis yang disebut Republik Bataaf. Pada tahun 1806, Napoleon mengangkat Louis Napoleon sebagai penguasa Belanda. Louis Napoleon sebagai penguasa baru di Belanda kemudian mengirimkan Herman Willem Daendels ke Jawa guna mengatasi masalah – masalah yang timbul saat masa – masa akhir dari kongsi dagang VOC. Daendels tiba di Jawa pada tahun 1806.

Herman William Daendels menjabat gubernur di Jawa pada tahun 1808 – 1811. Tugas utama Daendels adalah mempertahankan pulau Jawa dari ancaman Inggris. Sebagai orang yang ditunjuk oleh pemerintahan Republik Bataaf, Daendels diharuskan memperkuat pertahanan dan memperbaiki administrasi pemerintahan, serta kehidupan sosial ekonomi Nusantara pasca bubarnya VOC.

Keadaan di Jawa Menjelang dibubarkannya VOC

Pada periode tahun 1770-an, hubungan antara Jawa dan Belanda dapat dikatakan stabil tanpa adanya konflik diantara keduanya. Dalam bidang pemerintahan, pihak Belanda mampu menguasai pesisir utara Jawa, namun pada kenyataannya bupati masih menjabat dan hanya sebagai penguasa lokal dibawah kendali Belanda.

Di wilayah pedalaman Jawa, Belanda belum sepenuhnya menguasai wilayah tersebut. Kerajaan – kerajaan di pedalaman Jawa melakukan persekutuan dengan Belanda. Para residen Belanda di istana kerajaan Jawa bertugas sebagai duta bukan sebagai penguasa maupun penjajah. VOC sebagai wakil dari Belanda di Jawa pada periode akhir abad 19 mengalami kebangkrutan. Dilakukan penyelidikan – penyelidikan terhadap VOC, dan hasilnya terungkap adanya korupsi dan skandal lain.VOC pun diserahkan kembali kepada pemerintah Belanda. Dengan pembubaran VOC, pemerintah Hindia Belanda atau yang disebut Bataafsche Republik menjadi penguasa langsung yang dipercaya mengurus tanah jajahan di Asia termasuk Hindia Belanda.

Pengangkatan Daendels sebagai Gubernur

Belanda jatuh ke tangan Perancis pada kurun waktu Desember 1794 hingga Januari 1795. Setelah Belanda dikalahkan, Perancis kemudian membubarkan pemerintahan Heeren XVII dan menggantikannya dengan komite baru. Pada tahun 1806 Napoleon mengangkat Louis Napoleon sebagai penguasa baru di Belanda.

Louis Napoleon kemudian mengutus Herman Willem Daendels ke Hindia Belanda guna mengamankan daerah tersebut dari ancaman Inggris. Daendels yang merupakan seorang pemuja prinsip – prinsip pemerintahan yang revolusioner dianggap paling tepat memberantas ketidakefisienan, penyelewengan, dan korupsi di Jawa yang menjadi sentral kekuasaan Belanda. Barulah pada 1 Januari 1808, Daendels tiba di pelabuan kecil dekat Banten.

Sesampainya di Batavia, Daendels kemudian memutuskan untuk tinggal di Buitenzorg (Bogor). Sejak saat itu Daendels mulai bekerja memangkas korupsi, menata administrasi dan menata jalan serta benteng – benteng di Jawa. Dalam rangka memenuhi tanggung jawabnya, Daendels memberlakukan kebijakan – kebijakan strategis yang menyangkut bidang pertahanan, keamanan, administrasi pemerintahan dan sosial ekonomi.

Bidang Pertahanan dan Keamanan

• Membangun benteng – benteng pertahanan
• Membangun Grote Post Weg atau jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan
• Membangun angkatan laut di Anyer dan Ujungkulon
• Meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil pribumi sebagai pasukan Belanda

Kebijakan militer Daendels telah mengubah citra Daendels yang sebelumnya dianggap sebagai tokoh pemuda yang demokratis yang menjiwai panji – panji Revolusi Perancis dengan semboyan liberte, egalite dan fraternite. Selama menjabat sebagai gubernur, Daendels dikenal sebagai sosok yang diktator karena mengerahkan rakyat untuk kerja rodi.

Bidang Pemerintahan
Bidang pemerintahan tidak luput dari campur tangan Daendels. Ia melakukan campur tangan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan – kerajaan di Jawa. Daendels bahkan berhasil mempengaruhi Mangkunegara II untuk membentuk “Legiun Mangkunegara” dengan kekuatan 1.150 yang dipersiapkan untuk membantu Daendels apabila terjadi perang. Daendels juga melakukan intervensi politik terhadap pemerintahan kerajaan lokal seperti pada saat pergantian raja. Berikut adalah kebijakan Daendels dalam bidang pemerintahan :

1. Membatasi secara ketat kekuasaan raja – raja di Jawa
2. Membagi pulau Jawa dalam sembilan prefectuur (wilayah yang memiliki otoritas). Setiap prefektur dikepalai oleh seorang prefek yang memiliki tanggung jawab kepada Gubernur Jendral. Dalam sistem pemerintahan, setiap prefek membawahi para bupati.
3. Bupati diangkat menjadi pegawai pemerintah (kolonial) yang digaji. Sekalipun demikian bupati memiliki hak – hak feodal tertentu di wilayahnya.
4. Kerajaan Banten dan Cirebon dihapuskan dan wilayahnya dinyatakan sebagai wilayah pemerintahan kolonial

Bidang Peradilan
Guna memperlancar jalannya pemerintahan dan mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, Daendels juga melakukan perbaikan dalam bidang peradilan. Berikut adalah kebijakan Daendels dalam bidang peradilan :

1. Daendels membentuk tiga jenis peradilan yaitu peradilan untuk orang Eropa, peradilan untuk Timur Asing, dan peradilan untuk orang pribumi. Peradilan untuk pribumi dibentuk di setiap prefektur, seperti di Batavia, Surabaya dan Semarang.
2. Peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Pemberantasan korupsi berlaku untuk siapa saja termasuk orang Eropa dan Timur Asing.

Bidang Sosial Ekonomi
Daendels juga diberi tugas memperbaiki keadaan di Hindia Belanda dalam hal sosial ekonomi. Oleh karena itu, Daendels melakukan beberapa kebijakan pada bidang sosial dan ekonomi, diantaranya :

1. Memaksakan perjanjian dengan penguasa Surakarta dan Yogyakarta yang intinya melakukan penggabungan banyak daerah ke dalam wilayah pemerintahan kolonial seperti daerah Cirebon
2. Meningkatkan pemasukan dengan cara melakukan pemungutan pajak
3. Meningkatkan komoditas tanaman yang laku di pasaran dunia
4. Rakyat diwajibkan melaksanakan penyerahan wajib hasil pertanian
5. Melakukan penjualan tanah – tanah pribumi kepada pihak swasta

Berakhirnya Pemerintahan Daendes

Banyak reaksi mengenai kepemimpinan Daendels yang dianggap terlalu otoriter. Yang paling keras adalah reaksi dari Banten. Pekerja rodi menolak melakukan pembangunan pelabuhan Merak dan memilih melarikan diri ke hutan. Residen Banten yang datang menuntut pertanggungjawaban Sultan Banten, dibunuh sehingga menyebabkan Daendels marah. Istana Banten dihancurkan dan hartanya dijarah. Sultan ditangkap dan diasingkan ke Ambon. Daendels kemudian menunjuk keponakan Sultan sebagai penggantinya.

Hal tersebut juga terjadi pada Yogyakarta, ketika Sultan Hamengkubuwono menolak pengangkatan Danurejo II sebagai patih rekomendasi dari Daendels. Sultan Hamengkubuwono kemudian mengangkat Pangeran Natakusumah dan menyebabkan Daendels marah serta menyerang Yogyakarta pada Desember 1810.

Sultan Hamengkubuwono II kemudian digantikan oleh putranya Sultan Hamengkubuwono III dan harus membayar ganti rugi kepada belanda akibat perang sebanyak 500.000 gulden. Campur tangan Daendels dalam kerajaan di Jawa sangat membekas terutama penghapusan upacara kehormatan raja – raja di Jawa. Keputusan penghapusan penghormatan raja – raja di Jawa dianggap sebagai perendahan martabat bagi orang Jawa.

Kebencian rakyat semakin bertambah ketika dilaksanakannya penyerahan paksa tanaman kopi dan kerja rodi tanpa upah dalam rangka membangun jalan raya yang menimbulkan banyak korban. Selain pribumi, orang – orang Belanda juga membenci Daendels. Salah satunya ketika gubernur pesisir timur laut (dari Cirebon hingga ujung timur Jawa), Nicolaas Engelhardt dilepas jabatannya oleh Daendels, Panglima Angkatan Laut, Arnold Adriaan Buykens dan Letkol Johannes van den Bosch yang dipecat hanya gara – gara Daendels kesal dengan keduanya.

Pada tahun 1810, Kaisar Napoleon mengeluarkan dekrit yang berisi bahwa Belanda masuk kedalam imperium Perancis. Berita tersebut sampai ke Hindia Belanda dan disambut dengan senang hati oleh Daendels. Meskipun demikian, Napoleon juga memanggil Daendels pulang pada tahun 1811 dan digantikan pemimpin yang lebih moderat yaitu Jan Willem Janssens.

Daendels meninggalkan Jawa katika sistem pertahanan yang dibangunnya dalam keadaan belum kuat, sehingga pada tanggal 18 Desember 1811, Janssens menyerah kepada Inggris. Peta kekuasaan Hindia Belanda kemudian berganti ke tangan Inggris. Pada saat itulah muncul periode baru dalam sejarah Hindia Belanda yang disebut periode Liberal.