Politik etis yang juga dikenal sebagai politik balas budi merupakan merupakan suatu pemikiran oleh kolonial yang memegang tanggung jawab atas kesejahteraan pribumi, dan ini merupakan kritik terhadap tanam paksa yang dilakukan oleh pihak jepang.

Pieter Brooshooft yang merupakan pelopor kaum etis membuat pemerintah kolonial lebih memperhatikan kesejahteraan kaum pribumi. Kemudian pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta, dalam sebuah pidato parlemen Belanda ia menegaskan bahwa pihak Belanda memiliki panggilan moral terkait hutang budi pada bangsa pribui Hindia Belanda.

Kebijakan tersebut dikenal dengan Trias Van deventer yang meliputi:

1. Irigasi yakni membangun dan memperbaiki pengairan untuk keperluan pertanian
2. Emigrasi yakni transmigrasi penduduk
3. Edukasi, yakni memperluas bidang pendidikan.

Namun dalam pelaksanaanya pemerintah belanda menyalahi poin pertama dan kedua yaitu dengan membangun irigasi untuk keperluan perkebunan swasta Belanda (bukan untuk kepentingan pertanian kaum pribumi), dan juga memindahkan penduduk ke perkebunan untuk dijadika pekerja rodi. Namun demikian, politik etis dalam bidang pendidikan atau edukasi sangat berperan dalam perkembangan dunia pendidikan di Hindia Belanda. Sejak tahun 1900 banyak didirikan sekolah-sekolah sehingga pendidikan dapat merata hingga ke daerah-daerah.