Penegakan Hukum yang Humanis

Salah satu adagium populer dalam khasanah hukum yaitu keadilan akan ditegakkan meski langit akan runtuh atau bahasa latinnya “fiat justitia ruat caelum”. Ketika mendengar kalimat itu tentu akan menghasilkan harapan dengan menyisakan perasaan optimisme dan kegelisahan.

Optimisme dan kecemasan adalah keniscayaan dalam proses yang disebut dengan penegakan hukum karenanya harus benar benar berlangsung dengan menghasilkan rasa keadilan yang mampu menjawab ruang harapan tersebut. Penegakan hukum adalah proses untuk menegakan norma-norma yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilakunya dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia dengan tetap memperhatikan aspek keberlangsungan seni dan budaya dalam bingkai moral dan akhlaq sebagai manifestasi terbinanya pola perikehidupan yang beradab.

Dalam negara hukum (rechstaat) maka keberhasilan dalam penegakan hukum adalah ketika semua norma dapat dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat selaku subyek hukum, namun ketika terjadi adanya ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku (tritunggal) maka penegakan hukum tersebut belum dapat terwujud.

Pola penegakan hukum kita selama ini rasa rasanya hanya berpola pada pendekatan yang formalistik belaka karena diketahui jika penegak hukum hanya memaknai hukum dalam perspektif yang positivistik, sehingga hukum menjadi sempit sebagai ruang keadilan dan tentu sangat mengecewakan bagi para pencari keadilan (yustaible).

Dalam paradigma positivistik maka dalam wilayah praktik asas legalitas hukum telah menjadi “bias” dimana legalitas yang seharusnya menjadi batasan atas kekuasaan negara agar tidak sewenang-wenang untuk menentukan perbuatan seseorang masuk kualifikasi perbuatan pidana, justru senyatanya sering kita jumpai alat alat negara telah menggunakan wewenangnya untuk memaksa adanya unsur pidana agar seseorang dapat dihukum, karenanya justru bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945.

Dalam pola positivisme maka teori hukum dikonsepsikan sebagai ius yang telah mengalami positifisasi sebagai lege atau lex sehingga aturan hanya bersangkut paut dengan hukum positif saja yaitu seperangkat ketentuan tertulis yang telah dikeluarkan oleh negara harus ditaati karena mengandung sanksi dengan demikian nilai-nilai (values) yang terdapat dalam hukum positif (perundang-undangan) itulah yang berlaku secara absoluth dan tidak boleh ditawar tanpa memperhatikan aspek apakah penerapan hukum itu efektif atau tidak, adil atau tidak.

Penegakan hukum yang berpola positivisme hanya akan melahirkan konsep penegakan yang kaku, tekstual bahkan tak jarang justru lepas dari ajaran moral, seni dan budaya, demikian kadang kala sang Hakim yang merupakan representasi Tuhan di dunia ketika menyelesaikan perkara hukum sering terjebak oleh aturan formal sehingga kedudukan hakim agaknya hanya sebatas corong undang-undang, hal ini akan berpengaruh pada tujuan utama hukum yakni menegakkan  keadilan, maka keadilan pada aliran pemikiran filsafat positivisme adalah keadilan formalitas dan bukan keadilan yang subtansial.

Pendekatan hukum yang formalistik dibeberapa hal terkadang berbenturan dengan kreatifitas manusia didalam melakukan apresiasi seni dan budaya padahal seni berkaitan erat dengan keindahan atau estetika yang merupakan proses batin untuk menciptakan keindahan dan keselarasan.

Kesenian merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi manusia yang berhubungan dengan perasaan dan emosi yang dalam prosesnya adalah dalam rangka membangun kecenderungan, selera, dan orientasi kejiwaan kolektif dengan berbagai instrumen/ perangkat yang dapat didengar, dibaca, dilihat, dirasakan, dan direnungkan, sehingga karya seni bisa pula dikatakan sebagai salah satu potret peradaban.

Seni terkorelasi dengan budaya yang bertumpu pada nilai etika, moral, dan akhlak yang berlaku secara bersamaan dengan makna etimologis yaitu adat, kebiasaan, perangai, dan tabiat.

Penegakan hukum harus linier dengan proses seni dan budaya terlebih diIndonesia yang memiliki keaneka ragaman budaya baik kebudayaan etnik maupun kebudayaan asing yang telah berakulturasi dengan kebudayaan lokal kesemuanya harus dilestarikan dan dikembangkan oleh kita saat ini, agar kekayaan kebudayaan tersebut dapat menjadi identitas Bangsa Indonesia.